icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Siaran Pers

PT PII Ikut Serta Dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Timur

25 October 2016


PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah, hari ini menggelar temu media yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait proyek infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang telah medapatkan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII dan proyek infrastruktur lainnya yang sedang dalam proses.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara merata sebagai langkah untuk memenuhi salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal) dan Program Nawacita.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminaan Proyek Palapa Ring Paket Timur pada bulan September 2016 merupakan bukti bahwa PT PII ikut andil dalam pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan timur Indonesia. Proyek Palapa Ring Paket Timur ini merupakan jaringan tulang punggung serat optik yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku hingga Papua Barat. Penandatangan Perjanjian yang disaksikan pula oleh Presiden Joko Widodo ini menunjukan bahwa PT PII bukan hanya memberikan penjaminan Proyek Infrastruktur di Pulau Jawa, tetapi juga pulau-pulau lainnya, khususnya kawasan timur Indonesia.

Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly  mengatakan bahwa Penjaminan Proyek Palapa Ring Paket Timur juga merupakan upaya kongkrit pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Perpres No 3 Tahun 2016.

"Enam tahun sejak PT PII berdiri, dalam menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia Penjaminan Pemerintah dalam skema KPBU, PT PII telah menjamin 9 (sembilan) proyek infrastruktur yaitu 4 Proyek Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung), PLTU Batang, SPAM Umbulan dan seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur dengan total keseluruhan investasi sekitar Rp 81 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur dengan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas, namun dapat memfasilitasi partisipasi swasta dengan menyediakan dukungan kontinjen berupa penjaminan risiko infrastruktur", lanjut Sinthya.

Lebih lanjut, PT PII saat ini telah dapat memberikan Penjaminan Pemerintah untuk sektor publik yang secara finansial kurang menguntungkan namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya sektor pendidikan, lembaga pemasyarakatan dan persampahan mengacu kepada Perpres No 38 Tahun 2015 yang memuat 19 (Sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dengan swasta dan dapat diberikan penjaminan. Hal ini didukung pula oleh adanya skema KPBU dengan pembayaran layanan ketersediaan (Availability Payment). Dengan demikian, pihak swasta tidak perlu ragu lagi berinvestasi pada sektor sosial karena dapat diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

Disamping mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan penyediaan penjaminan, PT PII melalui IIGF Institute juga melakukan berbagai program peningkatan pemahaman atau sosialisasi dan capacity building kepada para pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pihak akademisi melalui Indonesia Infrastructure Roundtable (“IIR”) yang dilakukan secara berkala, General & Targeted Active Learning Program serta riset dan seminar lainnya khususnya mengenai Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU. Saat ini PT PII telah menandatangani Kerjasama dengan 25 (dua puluh lima) universitas di seluruh Indonesia.

 

Kembali