icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Siaran Pers

Market Confirmation Proyek Jalur Lintas Timur Sumatera Selatan

02 July 2018


Jakarta, 2 Juli 2018 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan sebanyak 15 Perusahaan menyatakan berminat menggarap proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera dan Jalan Nasional Riau senilai Rp2,85 triliun. Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment inipun optimis dilaksanakan sesuai target yakni Maret 2019.

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan ke 15 perusahaan itu menyatakan minatnya saat Kementerian PUPR dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menggelar Konfirmasi Minat Pasar di Jakarta Senin (2/7). Kegiatan itu dihadiri oleh pihak kementerian, BUMN, perbankan, kontraktor dan konsultan.

“Secara umum, semua perusahaan yang hadir mendukung kegiatan ini. Dari 16 perusahaan yang mengisi kuesioner, 15 perusahaan menyatakan berminat dengan proyek ini,” kata Rahman saat dihubungi, Rabu (4/7).

Ke 15 perusahaan itu sebanyak 14 kontraktor dalam negeri dan 1 kontraktor asing. 

Kontraktor Dalam Negeri:

  1. PT PP
  2. Equis
  3. PT Istaka Karya
  4. PT Acset Indonesia
  5. PT Prambanan Dwipaka
  6. PT Sumber Mitrajaya
  7. PT Semesta Energi Services
  8. PT Adhi Karya
  9. PT Hutama Karya
  10. PT Pama Persada Nusantara
  11. PT Nindya Karya
  12. PT Brantas Abipraya
  13. PT Wakita Karya
  14. PT Wijaya Karya dan 

Kontraktor Asing :

  1. HCM Engineering.

Ia melanjutkan salah satu masukan dari peserta yang hadir dalam acara itu ialah terkait financial close yang diminta untuk diperpanjang jangka waktunya yang awalnya 3 bulan menjadi 6 bulan.

Tahapan lelang akan dimulai pada 6 Juli sekaligus membuka pendaftaran dan pengambilan dokumen. Penetapan pemenang lelang akan dilaksanakan pada  13 Agustus 2018. Rahman optimis, dengan banyaknya calon investor yang tertarik proyek ini bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni Maret 2019. “Target kontrak diperkirakan berubah ke akhir 2018, tetapi masa kontruksinya masih bisa berjalan di Maret 2019,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah mulai menawarkan dua proyek pemeliharaan (preservasi) jalan nasional bernilai Rp2,85 triliun dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment ke investor.

Dua proyek tersebut yakni jalan nasional di Provinsi Riau sepanjang 43 kilometer (km), dan jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km. Masing-masing proyek bernilai Rp1,97 triliun dan Rp882 miliar. Keduanya merupakan bagian dari Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan penawaran ini terbilang baru, lantaran proyek berskema KPBU sebelumnya hanya untuk jalan tol, bukan jalan non-tol.

Namun, pemerintah melihat skema ini bisa diterapkan pada jalan non-tol agar bisa mempercepat pembangunan proyek jalan nasional dan mendukung kelancaran transportasi serta logistik.

"Pelayanan jalan terus kami tingkatkan. Jalintim ini merupakan salah satu koridor utama transportasi dan logistik untuk mendukung ekonomi nasional," ujar Arie.

Kemudian, skema KPBU pada pembangunan jalan non-tol juga dilakukan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih efisien. Selain itu, diharapkan peran dari badan usaha terus meningkat pada pembangunan infrastruktur publik.

Dengan skema KPBU ini, masa konsesi yang ditawarkan mencapai 15 tahun, terbagi atas masa konstruksi dan masa pemeliharaan.  Saat masa konstruksi selama dua tahun, pembiayaan proyek berasal dari badan usaha. Sedangkan masa pemeliharaan selama 13 tahun, saat itu pemerintah akan mencicil pembayaran kelayakan layanan kepada badan usaha. 

Kembali