icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Siaran Pers

FINANCIAL CLOSE PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR

29 March 2017


Bertempat di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan penandatanganan pencapaian Financial Close proyek Palapa Ring Paket Timur yang merupakan rangkaian proyek Palapa Ring terakhir. Financial Close atas Proyek Palapa Ring Timur kali ini melengkapi Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah yang sebelumnya telah dicapai pada bulan Juli dan September tahun yang lalu.

Acara hari ini dihadiri oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam memberikan penjaminan pemerintah serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Underwriter, Mandated Lead Arranger dan Bookrunner, sekaligus sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan proyek Palapa Ring Paket Timur.

Proyek Infrastruktur Paket Timur ini menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat hingga pedalaman Papua dengan total panjang jaringan sekitar ~8450 Km dengan memiliki nilai proyek sebesar Rp 5,1 Triliun. Proyek ini merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang melintasi 35 kabupaten/kota di daerah timur Indonesia dan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik khususnya sektor telekomunikasi serta percepatan pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis/Prioritas Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 tahun 2016.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Skema AP ini diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.08/2016 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 190/PMK.08/2015. Sumber dana AP untuk proyek KPBU Palapa Ring berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Skema AP merupakan pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada badan usaha pelaksana selama masa konsesi atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria pelayanan yang ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diperoleh badan usaha pelaksana. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK. Dengan diambilalihnya risiko tersebut, badan usaha pelaksana akan mendapatkan pengembalian investasi apabila mereka berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada badan usaha pelaksana dijamin oleh Pemerintah melalui PT PII.

Disamping itu proyek KPBU Palapa Ring juga mendapat fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan. Untuk Paket Timur berdasarkan Kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2016, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyediakan fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi. Penyediaan fasilitasi ini melalui mekanisme penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) hingga tercapainya perolehan pembiayaan.

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa KPBU merupakan skema alternatif yang dapat menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur nasional. “Proyek-proyek yang semula tidak bisa berlanjut karena kendala anggaran setelah distruktur dengan skema KPBU akhirnya bisa berjalan kembali. Selama lebih dari 10 tahun pencapaian proyek KPBU masih terlalu sedikit. Seharusnya bisa lebih cepat lagi untuk menutup infrastructure gap”.

Pemerintah dalam RPJMN 2015-1019 menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai 2019 mencapai Rp 4.796,2 triliun. Kemampuan APBN dan APBD hanya sebesar Rp 1.978,6 triliun (41,25 persen), BUMN sebesar Rp 1.751,4 triliun (22,23 persen). Selebihnya perlu ditutupi oleh swasta melalui skema KPBU.

Sri Mulyani menambahkan skema AP merupakan terobosan Pemerintah dalam mengupayakan pengembalian investasi Badan Usaha dalam skema KPBU. Kelebihan skema AP adalah tidak adanya risiko permintaan atau demand risk bagi Badan Usaha dan adanya kepastian pengembalian investasi. Sedangkan dari sisi pemerintah dengan skema AP beban terhadap APBN/APBD berkurang namun penyediaan infrastruktur layanan publik dapat terus berjalan. Dengan adanya contoh sukses Palapa Ring, maka skema AP patut dipertimbangkan oleh semua Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah dalam mengadakan infrastruktur sesuai kewenangannya.

Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015, terdapat 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan antara Pemerintah dan Badan Usaha serta dapat diberikan penjaminan, salah satunya adalah sektor telekomunikasi seperti proyek Palapa Ring yang seluruhnya telah diberikan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

“PT PII yang hingga saat ini telah menandatangani perjanjian penjaminan atas 13 proyek infrastruktur dengan total nilai investasi sekitar Rp 119 triliun yang diantaranya adalah proyek Palapa Ring baik paket Barat, Tengah dan terakhir paket Timur guna meningkatkan kepastian pendanaan proyek dari partisipasi swasta dan menjamin kewajiban finansial PJPK atas risiko yang dialokasikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Risiko yang dijamin dalah hal ini adalah risiko kegagalan PJPK dalam melakukan pembayaran AP dan terminasi. Dengan dicapainya Financial Close ini maka proyek Palapa Ring Paket Timur dapat segera melanjutkan pembangunan untuk mencapai target penyelesaian yang telah disepakati”, jelas Sinthya.

Melalui Proyek Palapa Ring Paket Timur yang merupakan Paket terakhir setelah Paket Barat dan Tengah, maka Pemerintah akan membantu masyarakat Indonesia dalam pemerataan penyediaan akses broadband di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah non komersial. Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital.

 

Kembali