icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Liputan Media

PII Siapkan Pengembangan RS dr Zainoel Abidin Banda Aceh

08 January 2019


PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendapat mandat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiapkan proyek kerja sama pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin, Banda Aceh. Proyek ini merupakan mandat kelima PT PII dalam menyiapan fasilitas bantuan penyiapan Project Development Fund (PDF) dari pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, saat ini potensi pembangunan infrastruktur sangat besar. Oleh karena itu, Kemenkeu mengalokasikan dana yang dapat digunakan untuk persiapan dan pendampingan transaksi KPBU bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

Luky mengatakan, Kemenkeu telah memberikan mandat kepada PT PII untuk menyiapan fasilitas bantuan penyiapan PDF dari pemerintah untuk pengembangan RSUD dr Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Lewat fasilitas PDF, PII akan mendampingi PJPK dalam menyusun prastudi kelayakan dan semua dokumen pendukung, seperti perizinan dan aspek legal. Sehingga, penyediaan layanan infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Dukungan ini merupakan bentuk kerja nyata upaya pemerintah dalam mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, terutama di bidang kesehatan," kata Luky Alfirman di Banda Aceh, Selasa (8/1/2019).

Direktur Utama PT PII, Armand Hermawan mengatakan bahwa telah dilakukan penandatanganan perjanjian penugasan proyek KPBU RSUD dr Zainoel Abidin antara Dirjen PPR Luky Alfirman dengan PT PII.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan fasilitas proyek RSUD dr Zainoel Abidin tersebut antara Direktur Utama PT PII dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT. 

Armand mengungkapkan, penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan induk proyek infrastruktur RSUD dr Zainoel Abidin antara Kemenkeu dengan Pemerintah Daerah Aceh pada 4 Desember 2018 lalu.

Serta terbitnya Keputusan Menteri Keuangan untuk penugasan khusus kepada PT PII pada 5 Desember 2018 untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

"PT PII mendapat tugas untuk melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan, dan pendampingan transaksi. Pendanaan fasilitas ini sepenuhnya dibiayai Kemenkeu," kata Armand dalam keterangan tertulis, Selasa (8/1/2019).

Penugasan dan pelaksanaan fasilitas proyek KPBU RSUD dr Zainoel Abidin Aceh oleh PT PII ini merupakan proyek kelima dan kedua di sektor kesehatan setelah RSK Dharmais, juga merupakan proyek skema KPBU pertama yang menggunakan KPBU Syariah.

"Hal ini juga merupakan bukti kepercayaan Kemenkeu dan PJPK kepada PT PII untuk dapat menjalankan mandatnya dalam mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU," tambahnya.

Dia menambahkan, skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN untuk bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD dalam mengalokasikan belanja modal untuk konstruksi di awal proyek, sehingga bisa mengurangi keseimbangan primer negatif.

 

Sumber  

Kembali