icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Berita & Acara

Setelah Jamin Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah, PT PII Kembali Jamin Paket Timur

29 September 2016


Jakarta, 29 September 2016  - Setelah penandatangan Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah pada bulan Februari dan Maret 2016, akhirnya pada hari ini, bertempat di Istana Negara telah dilaksanakan penandantanganan Proyek Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Palapa Ring Paket Timur yang telah mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII. Penandatanganan ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Adapun penandatanganan yang dilaksanakan adalah Perjanjian Kerjasama untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa Timur Telematika (PT PTT) selaku Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom. Disaat yang bersamaan, dilakukan pula Perjanjian Penjaminan antara PT PII dan PT PTT serta Perjanjian Regres antara PT PII dan Menkominfo.

Proyek Palapa Ring Timur mempunyai nilai proyek sebesar Rp 5,1 Triliun dan menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat hingga pedalaman Papua dengan total panjang kabel serat optik sekitar ~8450 Km. Proyek ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Lebih lanjut, Proyek ini merupakan Paket terakhir dari Proyek Palapa Ring, karena sebelumnya telah ada proyek Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah. Dengan penandatanganan hari ini, PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, telah memberikan penjaminan seluruh paket dari proyek Palapa Ring berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015.

Menteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan fasilitas berupa pendampingan proses transaksi/Project Development Fund (PDF) dalam proyek Palapa Ring Timur. Menkeu juga menambahkan bahwa skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) merupakan terobosan pemerintah dalam mengupayakan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU “Hal ini merupakan langkah kongkrit pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.”, terangnya.

Kemudian Menkominfo, Rudiantara menambahkan bahwa dengan terlaksananya Proyek Palapa Ring menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan badan usaha (investor) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai pihak telah ikut mendukung proyek Palapa Ring hingga saat ini, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan dan PT PII, sehingga proses penyiapan proyek ini dapat berlangsung relatif cepat.

Menurut Direktur Utama  PT PII, Sinthya Roesly, penandatanganan perjanjian hari ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik khususnya sektor telekomunikasi dan merupakan langkah nyata percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 tahun 2016.

"Enam tahun sejak PT PII berdiri, dalam menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia Penjaminan Pemerintah dalam skema KPBU, telah ditandatangani perjanjian penjaminan Proyek Palapa Ring Timur maka PT PII telah menjamin 9 (sembilan) proyek infrastruktur dengan total nilai proyek sebesar Rp 80 Triliun. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur dengan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas, namun dengan menyediakan dukungan kontinjen berupa penjaminan risiko infrastruktur", Ujar Sinthya kepada wartawan usai penandatanganan perjanjian di Istana Negara.

Kembali