icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Berita & Acara

Seremonial Financial Close PLTU Batang Jawa Tengah 2x1.000 MW dan Penandatanganan Perjanjian Lima Proyek KPBU Jalan Tol

09 June 2016


Pada tanggal 9 Juni 2016 dilaksanakan Seremonial penandatanganan milestone 6 (enam) proyek Infrastruktur Strategis/ Prioritas Nasional di Istana Negara RI dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Financial Close PLTU Batang Jawa Tengah dan Penandatanganan Perjanjian 5 (lima) proyek tol. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah telah mendapatkan penjaminan pemerintah bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII (Penjaminan Bersama) dan Proyek Jalan Tol  tersebut 3 (tiga) diantaranya mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

PLTU Batang Jawa Tengah merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) dengan nilai investasi sekitar US$ 4 miliar (~Rp 52 Trilliun) telah mencapai tahap Financial Close pada tanggal 6 Juni 2016 lalu dan merupakan salah satu proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama untuk sektor ketenagalistrikan di Indonesia. PT Bhimasena Power Indonesia selaku Badan Usaha memperoeh kucuran dana dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan beberapa sindikasi perbankan komersial internasional. Dengan tercapainya Financial Close, maka pembangunan proyek PLTU ini dapat segera dilanjutkan untuk mencapai target penyelesaian.

Di saat bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dengan Badan Usaha pemenang lelang, Perjanjian Penjaminan antara Badan Usaha dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dan Menteri PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang meliputi 3 (tiga) ruas jalan tol yaitu Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda dan Pandaan-Malang.

Keseluruhan acara disaksikan oleh Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Proyek jalan tol tersebut merupakan infrastruktur kunci untuk program Pemerintah meningkatkan konektivitas antar kota dan wilayah.

Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015, terdapat 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan, antara lain sektor listrik dan jalan. “Dengan penjaminan pemerintah melalui PT PII, kepastian pendanaan proyek dari partisipasi swasta dapat lebih meningkat sehingga Pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas”, ujar Sinthya.

Kembali