icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Berita & Acara

PT PII (Persero) Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

02 August 2016


Bertempat di ruang Nusantara hotel The Dharmawangsa, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani kesepakatan bersama dengan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (jamdatun) pada 2 Agustus 2016. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan sinergi antara kedua belah pihak, dimana PT PII dapat berkonsultasi perihal berbagai persoalan hukum dan Jamdatun dapat secara bertindak sebagai penasihat hukum PT PII atas proyek infrastruktur.

Sesuai mandatnya, Penjaminan PT PII dimaksudkan untuk menjamin risiko politik dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Daerah guna memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Dalam melaksanakan mandatnya tersebut, PT PII perlu mengantisipasi timbulnya potensi permasalahan dalam bidang hukum baik litigasi dan non litigasi atas proyek infrastruktur yang mendapatkan penjaminan PT PII ke depannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya preventif untuk pencegahan timbulnya kasus/sengketa hukum yang dapat berdampak pada tertundanya realisasi proyek infrastruktur dan potensi kerugian bagi Pemerintah Pusat/daerah serta BUMN dan BUMD. Sebagai bagian dari upaya preventif tersebut, PT PII sebagai BUMN memandang bahwa jajaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan masukan dan pendampingan yang konstruktif bagi PT PII untuk melakukan mitigasi risiko atas potensi permasalahan hukum atas proyek infrastruktur dimaksud.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang  Setyo Wahyudi. Acara ini merupakan realisasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 agar semua perangkat negara turut berperan dalam melakukan dan mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis/Prioritas Nasional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing antara lain melalui pendampingan dan pertimbangan hukum.

“Kami menyambut baik penandatangan Kesepakatan Bersama ini untuk lebih meningkatkan sinergi meliputi bantuan hukum dan pertimbangan hukum khususnya dalam percepatan penyediaan proyek infratruktur di Indonesia,” ujar Bambang. Bambang menambahkan bahwa sudah menjadi tugas Kejaksaan RI khususnya Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengambil peran preventif dalam mencegah kerugian pemerintah pusat/daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004.

Di sisi lain, Dirut PT PII Sinthya Roesly menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan Jamdatun untuk saling bersinergi dalam memberikan pendampingan hukum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lebih lanjut, Sinthya juga menyampaikan bahwa proyek-proyek yang mendapatkan penjaminan PT PII terlindungi jika ada permasalahan hukum yang berpotensi menghambat proyek sehingga kedepannya pihak swasta diharapkan makin mantap berinvestasi di sektor publik.

Kembali