icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Berita & Acara

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi Untuk Dorong Infrastruktur Nasional

16 December 2015


PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Infrastructure Development (UNIID) pada 16 Desember 2015. UNIID diharapkan mampu menjadi wadah bagi para akademisi untuk saling bertukar informasi tentang perkembangan infrastruktur di Indonesia.

Pembentukan UNIID menjadi bagian dari rangkaian Acara Seminar Nasional PT PII pada tanggal 16 Desember 2015.  UNIID dibentuk difasilitasi oleh PT PII dengan pertimbangan peran strategis akademisi sebagai mitra pemerintah dan stakeholder dalam mendukung pembangunan infrastruktur. “Dukungan universitas melalui UNIID dipercaya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur nasional”, ujar Sinthya Roesly selaku Direktur Utama PT PII.

Dihadiri para rektor dan pimpinan universitas nasional, pembentukan UNIID juga disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Mohamad Nasir, yang turut hadir sebagai bentuk dukungan Kemenristek pada UNIID. Saat ini telah ada 20 universitas di Indonesia yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT PII melalui IIGF Institute. Kedepannya total 32 universitas seluruh Indonesia bergabung dalam UNIID.

Ketua UNIID, Prof. Danang Parikesit, berharap lembaga ini dapat menampung berbagai potensi setiap perguruan tinggi dalam pengembangan infrastruktur. Selain menjadi wadah interaksi para akademisi yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang infrastruktur, UNIID diharapkan menjadi sarana mereka berkomunikasi secara berkesinambungan terutama dalam mengkaji kasus proyek-proyek infrastruktur di Indonsia. UNIID juga diharapkan mampu memberikan masukan-masukan berharga bagi pemangku kepentingan di bidang infrastruktur terutama pemerintah, investor, perbankan, dll untuk kebijakan dan inovasi mendorong percepatan penyediaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

---

Kembali