icon mobile
Home / Berita & Publikasi / Berita & Acara

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek Palapa Ring Paket Barat

29 February 2016


Jakarta, 29 Februari 2016 – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), pada hari ini menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dengan PT Palapa Ring Barat (konsorsium Moratel – Ketrosden Triasmitra) dengan nilai proyek sebesar Rp. 1,28 Triliun Proyek Palapa Ring ini merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2013, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perjanjian ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII yang merupakan pelaksanana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur yang bekerjasama dengan swasta. Seluruh penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Keuangan Indonesia.

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek infrastruktur prioritas yang diupayakan oleh pemerintah. Melalui layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional dapat menghubungkan seluruh kabupaten/ kota sehingga mampu memberikan pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia. “Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan dapat lebih menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas,“ ujar Menkominfo, Rudiantara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah kongkrit Pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Pemerintah dalam RPJMN 2015-1019 menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai 2019 mencapai Rp 4.796 triliun sedangkan APBN dan APBD menyumbang Rp. 2.817 triliun. Selebihnya perlu ditutupi oleh swasta melalui skema KPBU,” terangnya.

Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015, terdapat 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan, salah satunya adalah sektor telekomunikasi seperti Proyek Palapa Ring ini. PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, telah memberikan penjaminan atas proyek Palapa Ring, “Dalam mendukung proyek Palapa Ring, PT PII menjamin berbagai risiko yang dialokasikan kepada PJPK sebagaimana diatur dalam  Perjanjian Kerjasama, seperti risiko kegagalan PJPK dalam melakukan pembayaran AP dan dalam membayar biaya terminasi” jelas Sinthya.‚Äč

Kembali