icon mobile
Home / Bisnis / Sekilas Penjaminan / Kriteria Umum Penjaminan

Kriteria Umum Penjaminan

Proyek infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII adalah proyek yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Proyek tersebut harus diantaranya memenuhi kelayakan teknis dan keuangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sektor terkait.

Terdapat 19 sektor proyek infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII, antara lain:

PT PII berperan dalam menjalankan kebijakan satu pelaksana bagi Pemerintah dalam mengevaluasi proyek infrastuktur, menstruktur penjaminan, dan memproses klaim. Single Window Policy atau kebijakan satu pelaksana adalah kebijakan Pemerintah yang menugaskan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk melaksanakan proses penjaminan. Manfaat dari kebijakan satu pelaksana ini adalah untuk mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam pemrosesan pemberian penjaminan dan pengelolaan klaim dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor untuk ikut serta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Kebijakan Satu Pelaksana
PT PII berperan dalam menjalankan kebijakan satu pelaksana bagi Pemerintah dalam mengevaluasi proyek infrastuktur, menstruktur penjaminan, dan memproses klaim. Single Window Policy atau kebijakan satu pelaksana adalah kebijakan Pemerintah yang menugaskan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk melaksanakan proses penjaminan. Manfaat dari kebijakan satu pelaksana ini adalah untuk mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam pemrosesan pemberian penjaminan dan pengelolaan klaim dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor untuk ikut serta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.