icon mobile
Home / Bisnis / FAQ / Kerjasama PT PII - World Bank

Kerjasama PT PII - World Bank

Berikut adalah penjelasan terkait kerjasama PT PII dengan World Bank dalam Infrastructure Guarantee Fund Project (IGFP)

 

1. Apakah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/(PT PII)?

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang 100% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. PT PII dibentuk pada bulan Desember 2009 melalui Peraturan Pemerintah No. 35/2009 agar menjadi satu-satunya lembaga – atau “satu atap” – untuk menilai, membuat struktur, memproses klaim pembayaran dan memberikan jaminan pemerintah bagi infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2. Mengapa PT PII dibentuk?

Dengan meningkatnya permintaan untuk infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah Indonesia memprioritaskan menarik modal, keterampilan dan efisiensi sektor swasta mengembangkan infrastruktur publik. Pemerintah Indonesia berkomitmen membangun kerangka kerja yang kuat guna mendukung pendanaan infrastruktur oleh pihak swasta, dan membentuk PT PII sebagai lembaga “satu atap” untuk memberikan penjaminan guna mengurangi risiko pihak swasta dari tindakan atau kurangnya tindakan pemerintah terkait dengan kontrak/perjanjian KPS. Peraturan Presiden No. 78/2010 menjelaskan tata cara penjaminan di bawah PT PII, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 menjelaskan bagaimana penjaminan diberikan kepada KPS.

3. Bagaimana hubungan antara PT PII dan Bank Dunia?

PT PII dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, berdasarkan pengalaman negara lain yang juga melibatkan jaminan pemerintah guna memperkuat pendanaan infrastruktur oleh swasta. Dengan dukungan teknis dari Bank Dunia, PT PII telah mengembangkan norma dan prosedur berstandar internasional juga, juga sebuah standar penilaian jaminan, tata kelola perusahaan, serta fungsi-fungsi penting lain dari PII. Berbagai dukungan tersebut telah membantu meningkatkan kapasitas dan kredibilitas PT PII. Bank Dunia juga memberikan bantuan pendanaan kepada PT PII, melalui proyek IGFP.

4. Jaminan apa yang ditawarkan PII?

PT PII menawarkan dua macam penjaminan yaitu :

  • Penjaminan yang didukung oleh modal PT PII sendiri.
  • Penjaminan yang didukung pendanaan Bank Dunia. Penjaminan ini bukan penjaminan dari Bank Dunia, namun merupakan penaminan PT PII yang didukung secara finansial melalui IGFP. Penjaminan PT PII yang didukung Bank Dunia hanya akan mendukung proyek-proyek yang dapat menerima dukungan Bank Dunia.

Kedua jenis penjaminan tersebut – Penjaminan PII dan Penjaminan PII dengan dukungan Bank Dunia – mengikuti regulasi pemerintah, serta norma dan prosedur berstandar internasional yang tertera dalam dokumen resmi PII (misal, Operations Manual atau OM).

5. Mengapa PT PII merupakan “single window”?

PT PII merupakan wujud kebijakan satu pelaksana (single window) untuk memberikan penilaian proyek infrastruktur dengan skema KPS untuk mendapat penjaminan dari Pemerintah untuk dapat melalui prosedur yang konsisten, jelas, dan standard, dan juga untuk pengelolaan risiko fiskal pemerintah dari penjaminan Pemerintah yang lebih baik. Dengan pendekatan “single window”, PT PII menggunakan satu perangkat praktik operasional, prosedur, dan standar penilaian penjaminan yang sesuai standar sebagaimana diatur pada OM PT PII yang disusun dengan bantuan teknis Bank Dunia. PT PII telah menggunakan prosedur-prosedur tersebut untuk memproses semua penjaminan PT PII sejak 19 November 2012. Hal ini membentuk standarisasi dari pendekatan Pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan penjaminan yang kredibel untuk proyek infrastruktur dengan skema KPS yang menunjukkan tingginya mutu persiapan proyek, termasuk parameter finansial dan struktur serta kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan hidup.

6. Bagaimana cara kerja PT PII?

PT PII dirancang sebagai lembaga penyedia satu-satunya penjaminan pemerintah yang kredibel di Indonesia. Hal ini dipastikan melalui struktur tata pemerintahan yang kuat untuk meminimalkan intervensi politik, standar transparansi dan keterbukaan yang tinggi, perlindungan atas aset PT PII, serta mekanisme untuk memastikan kemandirian PII secara operasional.

Penting dicatat bahwa PT PII adalah lembaga penjaminan dan bukan badan implementasi dari proyek KPS; badan pemerintah yang bertanggungjawab untuk tiap KPS adalah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Untuk tiap proyek, PJPK terkait menyampaikan permintaan informasi kepada PT PII mengenai potensi pemberian penjaminan, kemudian PT PII memberikan petunjuk dan panduan lengkap kepada PJPK – termasuk kriteria penerimaan, rincian kelengkapan aplikasi yang harus disiapkan, serta syarat kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan sosial. PT PII memberikan panduan dan konsultasi kepada PJPK untuk membantu memahami proses, regulasi KPS, mekanisme penjaminan, peran dan prasyarat penilaian penjaminan, dan lain-lain hal yang digunakan PJPK untuk menyerahkan permohonan penjaminan kepada PT PII. Saat PJPK menyerahkan paket aplikasi untuk proyek, PT PII akan: (i) memeriksa aplikasi PJPK untuk menentukan apakah proyek tersebut dapat diteruskan untuk proses selanjutnya serta risiko-risiko apa yang perlu dijamin; (ii) melakukan penilaian rinci untuk apakah akan memberikan penjaminan, berdasarkan studi pra-kelayakan PJPK serta analisa dari PT PII; (iii) membuat struktur paket penjaminan; (iv) menerbitkan penjaminan, kemudian memantau proyek selama konstruksi dan pelaksanaan, guna memastikan pihak-pihak terkait menjalankan proyek sesuai tanggung jawab mereka masing-masing dan sesuai Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres. Bila penjaminan perlu diberikan, PT PII akan melakukan penilaian klaim dan melakukam pembayaran penjaminan kepada penerima penjaminan. Melalui mekanisme regres, PT PII/Kementrian Keuangan dapat memperoleh kembali dana yang sudah dibayarkan untuk klaim penjaminan dari PJPK terkait.

7. Apakah Proyek Penjaminan Infrastruktur (IGFP)?

IGFP adalah proyek Bank Dunia yang dirancang untuk mendukung pengembangan kapasitas institusi dan operasi PT PII untuk menjadi institusi kelas dunia, dan sebagai lembaga kebijakan satu pelaksana yang efektif untuk menilai proyek infrastruktur dengan skema KPS di Indonesia yang membutuhkan penjaminan pemerintah serta meningkatkan kredibilitasnya di mata pasar.

Di bawah IGFP, PT PII dapat memanfaatkan sebagian dari pendanaan untuk bantuan teknis guna mengembangkan kapasitas PT PII dalam melakukan seleksi, penilaian, serta kegiatan terkait untuk memberikan penjaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema KPS, sesuai prosedur operasional dan standar penilaian yang tertera dalam Operations Manual PT PII. Bantuan teknis ini juga membantu membangun kapasitas PJPK, yang bertanggunjawab terhadap proyek KPS mereka masing-masing, agar dapat memenuhi kriteria penilaian PT PII. Bantuan teknis ini juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan dan pihak terkait proyek-proyek lain mengenai penjaminan PT PII.

Di bawah IGFP, PT PII dapat mengakses pendanaan Bank Dunia untuk mendukung penjaminan PT PII bagi proyek yang memenuhi syarat. Penjaminan tersebut bukan merupakan penjaminan Bank Dunia, tapi penjaminan PT PII yang mendapat dukungan finansial melalui IGFP. Penjaminan PT PII dengan dukungan Bank Dunia hanya akan mendukung proyek-proyek yang memenuhi syarat untuk mendapat dukungan Bank Dunia.

8. Apa peran dan tanggung jawab PII dan Bank Dunia terkait IGFP?

PT PII telah mengadopsi, dan berkomitmen untuk menerapkan OM PT PII dalam semua operasionalnya, yang mencakup prosedur penilaian penjaminan PT PII serta kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Sebagaimana disebutkan di atas, PT PII bukan badan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap proyek tertentu, tetapi yang menerapkan prosedur dan standar yang diatur dalam OM untuk melakukan seleksi, penilaian, dan menstruktur penjaminan PT PII. Dalam praktiknya, hal ini dilaksanakan dengan cara PT PII memberikan masukan kepada PJPK mengenai persiapan proyek KPS, agar proyek tersebut memenuhi standar penilaian dan mengikuti regulasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelum penjaminan diberikan.

Penjaminan PT PII yang tidak didukung oleh pinjaman Bank Dunia akan dinilai dan disetujui hanya oleh PT PII; yaitu tidak dinilai oleh Bank Dunia sebelum persetujuan dan pemberian jaminan PII.

Untuk penjaminan PT PII yang didukung oleh Bank Dunia di bawah IGFP, PT PII akan menilai proyek bersama Bank Dunia dan mendapatkan Tidak Ada Penolakan dari Bank Dunia sebelum persetujuan dan penerbitan penjaminan PT PII yang didukung Bank Dunia. Penjaminan PT PII yang didukung Bank Dunia hanya dapat diberikan kepada proyek yang dapat menerima dukungan dari Bank Dunia.

9. Bagaimana proyek IGFP Bank Dunia mendukung PT PII?

Pertama, IGFP akan membantu meningkatkan mutu proyek infrastruktur dengan skema KPS yang disiapkan oleh berbagai PJPK melalui bantuan teknis yang diberikan kepada PT PII. Bantuan teknis diberikan kepada PT PII dirancang untuk membantu pelaksanaan penjaminan berdasarkan OM. Berdasarkan OM tersebut, masukan PT PII kepada PJPK mengenai bagaimana memenuhi standar penilaian dan memperoleh penjaminan, akan berperan penting dalam meningkatkan mutu persiapan proyek.

Kedua, penggunaan dana Bank Dunia oleh PT PII di bawah IGFP (untuk memberikan penjaminan PT PII dengan dukungan Bank Dunia) akan memungkinkan PT PII untuk berkerjasama dengan Bank Dunia untuk melakukan penilaian atas proyek. IGFP akan membantu PT PII memberikan sinyal kepada pasar bahwa standar penilaian, tata kelola, dan pengendalian internal telah memiliki standar tinggi, serta bahwa PT PII memberikan penjaminan berdasarkan penilaian proyek yang baik dan akan menjadi sebuah lembaga penjaminan yang kuat secara keuangan.

10. Bagaimana PT PII didanai?

Permodalan PT PII didukung oleh kontribusi anggaran Pemerintah Indonesia (modal disetor sekitar US$1 milyar). Selain itu, PT PII dapat mengakses dukungan finansial yang diberikan Bank Dunia melalui IGFP, untuk memberikan penjaminan PT PII dengan dukungan Bank Dunia.