icon mobile
Home / Bisnis / FAQ

FAQ

 Apa itu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

  • PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai instrumen fiskal Pemerintah, PT PII berada di bawah pembinaan serta pengawasan Kementerian Keuangan.
  • Tugas PT PII, mengacu pada regulasi, adalah melaksanakan penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur yang dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya sesuai penugasan Pemerintah.
  • Dalam proyek dengan skema KPBU, sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), PT PII melaksanakan penjaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

Apa yang dimaksud dengan proyek KPS? Apa saja bentuknya?

  • Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha termasuk swasta.
  • Skema KPBU diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan suatu instansi pemerintah sebagai PJPK dan suatu Badan Usaha.
  • Dalam perjanjian kerjasama tersebut, pihak Badan Usaha dapat bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
  • Perjanjian kerjasama tersebut biasanya memiliki jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi pihak Badan Usaha.
  • Basis dari perjanjian kerjasama proyek KPBU adalah pembagian alokasi risiko antara Pemerintah (melalui PJPK) dan Badan Usaha. Setiap risiko dialokasikan kepada pihak yang secara relatif lebih mampu mengendalikan, mengelola, mencegah ataupun menyerapnya.
  • Bentuk perjanjian kerjasama proyek KPBU dapat berupa kerjasama operasi dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga pembiayaan, penyediaan dan pengoperasian fasilitas infrastruktur.

Apa yang dimaksud dengan PJPK?

  • PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) merupakan instansi/institusi yang mewakili Pemerintah dalam penyediaan proyek KPBU, seperti, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  • Tugas dan tanggung jawab PJPK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apa saja yang dapat dijamin oleh PT PII?

  • Penjaminan diberikan atas kewajiban finansal PJPK yang muncul akibat terjadinya risiko yang telah dialokasikan kepada PJPK dalam perjanjian KPBU. Kewajiban finansial tersebut harus dapat dikuantifikasi, mengacu pada formula atau besaran kompensasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
  • Contoh kewajiban finansial yang dapat dijamin PT PII adalah kewajiban pembayaran kepada Badan Usaha yang timbul akibat adanya keterlambatan pengurusan perijinan/lisensi, perubahan peraturan perundang-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif dan kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Apa tujuan pendirian PT PII?

  • Menyediakan penjaminan pada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta (KPBU) di bidang infrastruktur.
  • Meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness), utamanya bankability proyek-proyek KPBU di bidang infrastruktur.
  • Meningkatkan tata kelola (governance), konsistensi dan transparansi dalam proses pemberian penjaminan Pemerintah.
  • Meminimalkan kemungkinan terjadinya sudden shock terhadap APBN dan ring-fencing eksposur kewajiban kontinjensi Pemerintah.

Regulasi apa saja yang mendasari pemberian Penjaminan Infrastruktur oleh PT PII?

  • Peraturan Pemerintah No. 35/2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
  • Peraturan Pemerintah No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
  • Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

Proyek Infrastruktur apa yang dijamin oleh PT PII?

Sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38/2015 adalah infrastruktur ekonomi dan sosial, mencakup:

  • Transportasi;
  • Jalan;
  • Sumber daya air dan irigasi;
  • Air Minum;
  • Sistem pengelolaan air limbah terpusat;
  • Sistem pengelolaan air limbah setempat;
  • Sistem pengelolaan persampahan;
  • Telekomunikasi dan informatika;
  • Ketenagalistrikan;
  • Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
  • Konservasi energi;
  • Fasilitas perkotaan;
  • Fasilitas pendidikan;
  • Fasilitas sarana dan presarana olahraga, serta kesenian;
  • Pengembangan Kawasan;
  • Pariwisata;
  • Kesehatan;
  • Lembaga pemasyarakatan
  • Perumahan rakyat.

Apa kriteria proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bisa dijamin oleh PT PII?

  • Penyediaan proyek KPBU dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38/2015, melalui proses lelang untuk memilih Badan Usaha, dimana proyek tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana tercakup dalam dokumen studi kelayakan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang independen.
  • Kriteria kelayakan mencakup aspek teknis, ekonomi dan keuangan, serta memenuhi ketentuan lingkungan dan sosial. Selain itu proyek harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan terdapat ketentuan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagaimana proses mendapatkan penjaminan atas proyek? Apakah pihak swasta yang berminat atas suatu proyek dapat langsung melakukan aplikasi kepada PTPII?

  • Permohonan yang mendapatkan penjaminan harus disampaikan oleh PJPK proyek terkait kepada PT PII dalam bentuk Usulan Penjaminan.
  • Berdasarkan Usulan Penjaminan dari PJPK tersebut, PT PII akan melakukan evaluasi dan menstruktur penjaminan.
  • Jika proyek KPBU memenuhi kriteria untuk mendapatkan penjaminan, PT PII akan mengeluarkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan atas proyek.
  • Oleh PJPK, Pernyataan Kesediaan Penjaminan tersebut dicantumkan dalam dokumen tender untuk kepentingan para peserta lelang saat menyusun dokumen penawaran.

Secara rinci, proses permohonan penjaminan ini diatur dalam Perpres No. 78/2010 dan PMK No. 260/2010.

Apakah ada biaya terkait penjaminan PT PII ini? Jika ya, bagaimana strukturnya dan siapa yang menanggung?

  • Sebagai BUPI, PT PII dapat memperoleh imbal jasa penjaminan atas penyediaan penjaminan yang dilakukan
  • Badan Usaha/pihak swasta yang menerima manfaat penjaminan infrastruktur akan membayar imbal jasa penjaminan.
  • Struktur imbal jasa penjaminan tersebut berbentuk One-Time Fee (dihitung terhadap nilai proyek) dan Recurring Fee (dihitung terhadap nilai eksposur penjaminan yang diberikan).
  • Selain tergantung pada nilai proyek dan nilai eksposur penjaminan, besaran imbal jasa penjaminan juga akan mempertimbangkan profil risiko proyek dan biaya atas proses penyediaan penjaminan untuk proyek terkait.

Apa manfaat dari pendirian PT PII untuk Pemerintah?

  • Menarik minat investor swasta dan lembaga pembiayaan untuk berpartisipasi di proyek KPBU, sehingga tingkat keberhasilan eksekusi proyek lebih tinggi, sesuai rencana dan jadwal.
  • Meningkatkan kompetisi dalam proses tender. Diharapkan, diperoleh proposal tender yang berkualitas dan mendapatkan harga yang kompetitif.
  • Meningkatkan tata kelola (governance), konsistensi dan transparansi dalam proses pemberian penjaminan Pemerintah.
  • Meminimalkan kemungkinan terjadinya sudden shock terhadap APBN dan ring-fencing eksposur kewajiban kontinjensi Pemerintah

Apa manfaat dari pendirian PT PII untuk Sektor Swasta?

  • Mitigasi risiko bagi sektor swasta yang tidak dapat dicakup dari pasar.
  • Peningkatan transparansi, kejelasan dan konsistensi proses evaluasi dan pemberian penjaminan bagi proyek.
  • Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang berdampak pada penawaran harga (bid) yang lebih kompetitif.
  • Memberikan insentif bagi PJPK untuk membuat kontrak yang memenuhi standar pasar, yang berlaku umum/internasional.

Bagaimana proses penjaminan yang dilakukan oleh PT PII?

  • Konsultasi/Bimbingan (Consultation/Guidance)

Memberikan informasi rinci tentang penjaminan oleh PT PII, di antaranya, kriteria dan proses penyediaan jaminan, termasuk kaitannya dengan proses implementasi proyek KPBU.

  • Penyaringan (Screening)

Mengevaluasi Formulir Penyaringan (Screening Form) yang disampaikan PJPK kepada PT PII, untuk menentukan kesesuaian berdasarkan regulasi atau ketentuan yang ada untuk memperoleh penjaminan. Kriteria umumnya antara lain; proyek termasuk sektor yang tercantum dalam Perpres No. 38/2015, selaras dengan prioritas Pemerintah dan dokumentasi proyek telah disiapkan oleh ahli yang kredibel.

  • Evaluasi (Appraisal)

Melakukan evaluasi kelayakan proyek secara rinci, dari aspek legal, teknik, ekonomi dan keuangan, serta lingkungan dan sosial. Termasuk juga evaluasi terhadap kemampuan PJPK untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai perjanjian kerjasama.

  • Penstrukturan (Structuring)

Menetapkan struktur penjaminan serta menyusun ketentuan dan kondisi penjaminan. Misalnya, jangka waktu, kewajiban finansial dan risiko yang dijamin, yang disesuaikan untuk masing-masing proyek KPS.

Sebagai proses penyediaan Penjaminan Infrastruktur, bentuk dan tata cara pemberian jaminan serta mekanisme pengajuan dan penyelesaian klaim diatur secara spesifik dalam Perpres No. 78/2010 dan PMK No. 260/2010.

Dengan Modal PT PII yang terbatas, bagaimana PT PII menjamin proyek infrastruktur yang nilainya jauh lebih besar?

  • Jika nilai proyek yang dijamin melebihi kemampuan modalnya, PT PII dapat melakukan penjaminan bersama (co-guarantee) dengan Lembaga Multilateral (Multilateral Development Agency/MDA, seperti Bank Dunia), dengan institusi keuangan lainnya atau dengan Pemerintah Republik Indonesia.
  • Mekanisme co-guarantee ini akan tertuang dalam Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement) antara investor/lender dengan para penjamin.
  • Saat ini PT PII memiliki fasilitas pinjaman (loan facility) terhadap pemenuhan pembayaran klaim dari Bank Dunia, lembaga dengan peringkat kredit AAA.
  • Meski penjaminan proyek dilakukan melalui struktur penjaminan bersama/co-guarante, proses penjaminan, termasuk evaluasi (appraisal), dilakukan oleh PT PII sesuai dengan Kebijakan Satu Pelaksana (Single Window Policy) dalam hal penjaminan bersama dengan Pemerintah Indonesia.

Apa itu Single Window Policy?

  • Single Window Policy atau Kebijakan Satu Pelaksana adalah kebijakan penugasan Pemerintah kepada PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk melaksanakan proses Penjaminan Infrastruktur.
  • Kebijakan Satu Pelaksana ini bermanfaat untuk mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam pemrosesan pemberian jaminan dan klaim. Tujuannya, meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Bagaimana PT PII mempertahankan posisi finansialnya jika terjadi klaim penjaminan?

  • Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, PT PII memiliki hak Regres kepada PJPK atas setiap klaim yang dibayarkan PT PII kepada investor.
  • Nilai Regres yang dapat ditagihkan PT PII kepada PJPK adalah nilai klaim yang telah dibayarkan, dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang (time value of money).
  • Hak PT PII sebagai penjamin dan kewajiban PJPK ini dituangkan dalam suatu Perjanjian Regres antara PT PII dan PJPK.
  • Perjanjian Regres ditandatangani sebelum penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan badan usaha atau swasta.

Mengapa diperlukan Perjanjian Regres (Recourse Agreement)?

  • Sesuai dengan ketentuan hukum perdata tentang penjaminan (borgtoch)
  • Memastikan keberlangsungan kondisi finansial (financial sustainability) PT PII.
  • Memastikan PJPK bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya (baik finansial maupun non-finansial) sesuai kontrak KPBU.

Bagaimana pengaturan antara Perjanjian Regres, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian KPBU?

Berikut pengaturan semua perjanjian terkait penjaminan proyek KPBU.