IIGF | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Indonesia | English

 







Meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur.

Sebagai institusi yang kepemilikannya 100% milik Pemerintah Indonesia, PII dibentuk sebagai penyedia penjaminan yang kredibel. PII dijamin melalui struktur pemerintahan yang kuat untuk meminimalisasi risiko campur tangan politik, mempunyai standardisasi yang sangat tinggi dalam transparansi dan keterbukaan, total ring-fencing asset PII, dan mekanisme untuk menjamin penuh kemerdekaan operasional dari PII.

PII dibentuk dengan bantuan The World Bank (WB), dibangun berdasarkan pengalaman internasional yang relevan yang melibatkan penjaminan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Setelah sepenuhnya dioperasikan, PII akan mampu menarik pihak lain ( disamping Bank Dunia dan Multilateral Development Agencies lainnya) untuk bermitra dalam memberikan dukungan modal dan memperluas cakupan jaminan. WB memberikan technical assistance dalam pengembangan appraisal procedures, corporate governance, dan fungsi-fungsi kritikal PII lainnya.

visit IIGF on facebook follow IIGF on twitter




Kejar Ketertinggalan Infrastruktur, Dibutuhkan Investasi Besar

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur, kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto. "Indonesia perlu mendongkrak investasi infrastruktur dua hingga tiga kali lipat dari saat ini," katanya dalam sambutan yang dibacakan Plh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rahayu Puspa Sari di Yogyakarta, Kamis.

29 Sep 2014

Butuh Investasi Besar Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Infrastruktur

(Berita Daerah -- Nasional) Untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia dibutuhkan dana investasi yang sangat besar sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur dari negara-negera tetangga Indonesia. Diperlukan tambahan sumber dana yang besar agar pertumbuhan infrastruktur di dalam negeri dapat tercapai.

29 Sep 2014

Jamin Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah

SLEMAN -- Pemerintah Daerah tak perlu bingung melakukan pembangunan fisik yang me-merlukan dana besar. Pemda juga tak harus mengandalkan hibah dari pemerintah pusat maupun memaksakan kemam-puan keuangan daerah. Kini, proyek-proyek besar bisa dida-nai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI.

29 Sep 2014

Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah

BRN-Yogyakarta, Perwakilan dari 15 Pemerintah Daerah mengikuti diskusi tentang pembangunan infrastruktur daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Hotel Hyatt regency Yogyakarta. Diskusi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah berlangsung selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (18-20/09/14) di Ballroom Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, diikuti perwakilan dari 15 PemDa diantaranya dari DIY, Jateng, dan Lampung.

29 Sep 2014

Penandatanganan MOU PT PII, PT SMI, IIF dengan KADIN

Pada tanggal 29 April 2014, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

08 May 2014

Kejar Ketertinggalan Infrastruktur, Dibutuhkan Investasi Besar

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur, kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto. "Indonesia perlu mendongkrak investasi infrastruktur dua hingga tiga kali lipat dari saat ini," katanya dalam sambutan yang dibacakan Plh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rahayu Puspa Sari di Yogyakarta, Kamis.

29 Sep 2014

Butuh Investasi Besar Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Infrastruktur

(Berita Daerah -- Nasional) Untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia dibutuhkan dana investasi yang sangat besar sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur dari negara-negera tetangga Indonesia. Diperlukan tambahan sumber dana yang besar agar pertumbuhan infrastruktur di dalam negeri dapat tercapai.

29 Sep 2014

Jamin Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah

SLEMAN -- Pemerintah Daerah tak perlu bingung melakukan pembangunan fisik yang me-merlukan dana besar. Pemda juga tak harus mengandalkan hibah dari pemerintah pusat maupun memaksakan kemam-puan keuangan daerah. Kini, proyek-proyek besar bisa dida-nai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI.

29 Sep 2014

Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah

BRN-Yogyakarta, Perwakilan dari 15 Pemerintah Daerah mengikuti diskusi tentang pembangunan infrastruktur daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Hotel Hyatt regency Yogyakarta. Diskusi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah berlangsung selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (18-20/09/14) di Ballroom Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, diikuti perwakilan dari 15 PemDa diantaranya dari DIY, Jateng, dan Lampung.

29 Sep 2014

Penandatanganan MOU PT PII, PT SMI, IIF dengan KADIN

Pada tanggal 29 April 2014, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

08 May 2014

Kejar Ketertinggalan Infrastruktur, Dibutuhkan Investasi Besar

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur, kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto. "Indonesia perlu mendongkrak investasi infrastruktur dua hingga tiga kali lipat dari saat ini," katanya dalam sambutan yang dibacakan Plh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rahayu Puspa Sari di Yogyakarta, Kamis.

29 Sep 2014

Butuh Investasi Besar Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Infrastruktur

(Berita Daerah -- Nasional) Untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia dibutuhkan dana investasi yang sangat besar sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur dari negara-negera tetangga Indonesia. Diperlukan tambahan sumber dana yang besar agar pertumbuhan infrastruktur di dalam negeri dapat tercapai.

29 Sep 2014

Jamin Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah

SLEMAN -- Pemerintah Daerah tak perlu bingung melakukan pembangunan fisik yang me-merlukan dana besar. Pemda juga tak harus mengandalkan hibah dari pemerintah pusat maupun memaksakan kemam-puan keuangan daerah. Kini, proyek-proyek besar bisa dida-nai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI.

29 Sep 2014

Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah

BRN-Yogyakarta, Perwakilan dari 15 Pemerintah Daerah mengikuti diskusi tentang pembangunan infrastruktur daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Hotel Hyatt regency Yogyakarta. Diskusi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah berlangsung selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (18-20/09/14) di Ballroom Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, diikuti perwakilan dari 15 PemDa diantaranya dari DIY, Jateng, dan Lampung.

29 Sep 2014

Penandatanganan MOU PT PII, PT SMI, IIF dengan KADIN

Pada tanggal 29 April 2014, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

08 May 2014

Kejar Ketertinggalan Infrastruktur, Dibutuhkan Investasi Besar

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur, kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto. "Indonesia perlu mendongkrak investasi infrastruktur dua hingga tiga kali lipat dari saat ini," katanya dalam sambutan yang dibacakan Plh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rahayu Puspa Sari di Yogyakarta, Kamis.

29 Sep 2014

Butuh Investasi Besar Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Infrastruktur

(Berita Daerah -- Nasional) Untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia dibutuhkan dana investasi yang sangat besar sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur dari negara-negera tetangga Indonesia. Diperlukan tambahan sumber dana yang besar agar pertumbuhan infrastruktur di dalam negeri dapat tercapai.

29 Sep 2014

Jamin Proyek Pembangunan Infrastruktur Daerah

SLEMAN -- Pemerintah Daerah tak perlu bingung melakukan pembangunan fisik yang me-merlukan dana besar. Pemda juga tak harus mengandalkan hibah dari pemerintah pusat maupun memaksakan kemam-puan keuangan daerah. Kini, proyek-proyek besar bisa dida-nai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI.

29 Sep 2014

Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah

BRN-Yogyakarta, Perwakilan dari 15 Pemerintah Daerah mengikuti diskusi tentang pembangunan infrastruktur daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Hotel Hyatt regency Yogyakarta. Diskusi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah berlangsung selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (18-20/09/14) di Ballroom Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, diikuti perwakilan dari 15 PemDa diantaranya dari DIY, Jateng, dan Lampung.

29 Sep 2014

Penandatanganan MOU PT PII, PT SMI, IIF dengan KADIN

Pada tanggal 29 April 2014, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

08 May 2014




Makassar, 16 Oktober 2014 – Kementerian Keuangan bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII pada 16 Oktober 2014 di Makassar mengadakan diskusi dengan perwakilan pemerintah daerah wilayah Indonesia bagian timur membahas Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Keterlibatan swasta dalam skema KPS menjadi jalan keluar di tengah keterbatasan pendanaan. Dengan terlibatnya investor, maka penjaminan terhadap risiko politik menjadi faktor penting suksesnya proyek infrastruktur.

 

21 Oct 2014





Kementerian Perekonomian Republik IndonesiaKementerian Perhubungan Republik IndonesiaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaPT PLN (Persero)Asian Development BankWorld Bank GroupKementerian Pekerjaan Umum Republik IndonesiaDepartemen Keuangan Republik IndonesiaBadan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)Kementerian Perekonomian Republik IndonesiaKementerian Perhubungan Republik IndonesiaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaPT PLN (Persero)Asian Development BankWorld Bank GroupKementerian Pekerjaan Umum Republik IndonesiaDepartemen Keuangan Republik IndonesiaBadan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)Kementerian Perekonomian Republik IndonesiaKementerian Perhubungan Republik IndonesiaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaPT PLN (Persero)Asian Development BankWorld Bank GroupKementerian Pekerjaan Umum Republik IndonesiaDepartemen Keuangan Republik IndonesiaBadan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)Kementerian Perekonomian Republik IndonesiaKementerian Perhubungan Republik IndonesiaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaPT PLN (Persero)Asian Development BankWorld Bank GroupKementerian Pekerjaan Umum Republik IndonesiaDepartemen Keuangan Republik IndonesiaBadan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)